PT PALEMBANG. Rabu, 17 Maret 2021. Kembali Tim Penilaian PTSP Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang yang diketuai oleh Dr. Naisyah Kadir, SH, MH beserta Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. H. Kresna Menon, SH, MH melakukan Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada beberapa Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini secara teleconference untuk penentuan Pengadilan Negeri yang akan diusulkan untuk mengikuti perlombaan sesuai dengan pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI No. 47/DJU/SK/HM.02.3/2/2021.

Setelah sehari sebelumnya mengadakan rapat dan melihat serta menilai dokumen PTSP dari Pengadilan Negeri. Kegiatan teleconference ini dilakukan untuk menyaring beberapa Pengadilan Negeri yang akan di usulkan dalam lomba tersebut. Yang mana penyampaian usulan nama Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi ditujukan ke Dirjen Badilum paling lambat tanggal 22 Maret 2021. (Rilis/Foto: Aas/Sartika)

Foto-foto Kegiatan:

PT Palembang. Rabu tanggal 17 Maret 2021 bertempat di ruang Command Center Pengadilan Tinggi Palembang diadakan Rapat Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Palembang. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang Reno Sugiarto, SH, MH dan dihadiri oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT Pengadilan Tinggi Palembang.

Pada rapat ini Sekretaris menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh masing-masing personil di bagian kesekretariatan. Mengingatkan kembali tugas yang harus dilaksanakan masing-masing bagian. Mengevaluasi dan memonitoring apa saja yang telah dilaksanakan contohnya seperti pelaksanaan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan pada awal bulan Maret 2021. Dalam kesempatan ini setiap bagian menyampaikan program kerja yang akan dilakukan dan menyampaikan keadaaan yang sedang dihadapi di setiap bagian.

Rapat berlangsung dengan lancar. Dengan adanya rapat ini dapat memonitoring serta meningkatkan kinerja bagian kesekretariatan Pengadilan Tinggi Palembang. (Rilis/Foto: Aas/Angga)

PT Palembang. Rabu, 17 Maret 2021 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Palembang telah dilaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji Advokat dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) sebanyak 19 orang, dilanjutkan juga Pengambilan Sumpah/Janji dari Perhimpunan Pengacara Pajak Indonesia (PERJAKIN) sebanyak 5 orang Di Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang.

Acara Pengambilan sumpah/janji Advokat Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan Perhimpunan Pengacara Pajak Indonesia (PERJAKIN) dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. H. Kresna Menon, SH., M.Hum, bertindak sebagai saksi adalah Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Sumarlina, SH, MH dan Panitera Muda Pidana Nuhardin, SH, MH. Acara berlangsung khidmat dihadiri oleh para tamu undangan.

Diawal sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. H. Kresna Menon, SH., M.Hum mengucapkan Selamat kepada para advokat yang baru diambil sumpahnya.
Sebelum melaksanakan profesi, advokat wajib di sumpah. Ini merupakan amanat dari UU advokat No.18 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (1), dan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi.
Calon advokat wajib bersumpah atau berjanji sesuai dengan agamanya. Advokat adalah penegak hukum, bebas dan mandiri, dijamin oleh perundangan undangan. Pengertian mandiri, bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi dibatasi oleh hukum dan perundang-undangan dan kode etik dari Advokat sendiri.

 

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menekankan bahwa Advokat dalam memberi jasa hukum terhadap kliennya baik didalam atau diluar persidangan haruslah dapat dipertanggung jawabkan, baik secara hukum (legal Justice), Social Justice, Moral Justice.

Pengadilan selalu meningkatkan pelayanan kepada pengguna pengadilan, peradilan yang cepat sederhana, biaya ringan, dan tranparansi serta akuntable. Disetiap pengadilan tersedia PTSP, dan biaya perkara yangg jelas, serta bisa menghitung biaya berpekara sendiri, karena jelas aturan dan sudah ada penetapan rincian biaya. Panjar perkara, apabila ada sisa dikembalikan. 

Untuk mempercepat / mempermudah proses beracara dalam perkara perdata, persidangan dengan aplikasi e-court dan e-litigasi, mempermudah advokat bisa beracara satu hari lebih dari satu perkara (Perma No. 1 tahun 2019). Dalam perkara pidana aplikasi Daring, sidang secara eletronik (Teleconference) Terdakwa diperiksa secara teleconference dari rumah tahanan yang dapat didampingi oleh penasihat Hukum/advokat (Perma no. 4 tahun 2020), apa lagi suasana pandemi covid-19. 

Dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan Pasal 364, 372, 379. 384, 407. 482 KUHP, yang diancam pidana penjara 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta, secara restorative justice (SK Dirjen Badilum No.1691/Dju/SK/PS.00/12/2020, tanggal 2 Desember 2020). Penyelesaian dengan pendekatan non penal, adanya perdamaian, ganti rugi, untuk memulihkan keseimbangan. Dituntut peranan Avokat  untuk mendorong penyelesaian secara damai, sehingga perkaranya diputus bukan dengan penjatuhan pidana. 

Terakhir marilah sesama penegak hukum, sama-sama menjunjung tinggi hukum dan keadilan, dan apa bila terjadi pelanggaran etik oleh aparat peradilan, dapat menyampaikan kritik atau saran maupun pengaduan, baik langsung melalui petugas PTSP, atau aplikasi SIWAS, atau melalui surat pasti akan ditindakl lanjuti.

Selamat bekerja dan mengabdi ditengah masyarakat. (Rilis/Foto : Aas/Angga)

Foto-Foto Kegiatan:

PT Palembang. Selasa, 16 Maret  2021 - Bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Palembang telah dilaksanakan Rapat Tim Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum  Pengadilan Tinggi Palembang, Rapat Tim ini dipimpin oleh Dr. Naisyah Kadir, SH, MH selaku Ketua Tim Penilaian, dihadiri juga oleh Hakim Tinggi Nursiah Sianipar, SH, MH dan Hj. Mien Trisnawaty, SH, MH, Panitera dan Sekretaris, serta anggota Tim Penilaian lainnya.

Dalam Rapat ini membahas mengenai pengusulan penilaian PTSP Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum  Pengadilan Tinggi Palembang.  Berdasarkan Pengumuman Dirjen Badilum No. 47/DJU/SK/HM02.3/2/2021 Tentang Pengusulan Penilaian PTSP di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2021.
Pengusulan Pengadilan Negeri yang akan diikutsertakan lomba dibagi berdasarkan kelas Pengadilan Negeri. Untuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang kelas pengadilan IA Khusus yang akan diusulkan 1 (Satu) PN, Kelas Pengadilan IB yang akan diusulkan 1 (satu) PN, kelasPengadilan II yang akan diusulkan 2 (dua) PN.
Semoga PTSP Pengadilan Tinggi Palembang dan PTSP Pengadilan Negeri yang diusulkan dapat meraih prestasi yang terbaik atas penilaian yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Umum MARI. (Rilis/Foto: Aas/Sartika)

PT Palembang. Selasa, 16 Maret  2021 - Bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Palembang dilaksanakan Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Tinggi Palembang, Rapat Tim Baperjakat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Bapak Pramodana K.K. Atmadja, SH. MHum. selaku Ketua Baperjakat dan dihadiri oleh para Hakim Tinggi Pengawas Bidang Kepegawaian Hidayat Hasyim, SH dan Edison Muhamad, SH, MH, Panitera dan Sekretaris, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Kepala Sub Kepegawaian dan IT Pengadilan Tinggi Palembang selaku anggota Baperjakat.

Dalam Rapat Baperjakat ini membahas mengenai usulan jabatan struktural dan fungsional serta mutasi sebanyak 11 (Sebelas) usulan pegawai/pejabat  yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Rapat berlangsung dengan lancar dan hasil dari Rapat tersebut nantinya akan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan mengusulkan nama pegawai/pejabat tersebut untuk promosi serta mutasinya kepada pimpinan Mahkamah Agung RI. (Rilis/foto : Aas/Angga)