new.png

Slideshow Halaman Utama

Selamat Datang

Website ini ditampilkan ke publik pada dasarnya merupakan implementasi Mahkamah Agung RI yaitu "Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparansi Badan Peradilan" Menuju Visi Mahkamah Agun "Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung"

Selamat Datang

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Kunjungi

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

SIWAS adalah sebuah aplikasi untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Laporkan

Sistem Informasi Pengawasan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengadilan Tinggi Palembang telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pengguna layanan akan dilayani pada satu tempat dari awal mula pelayanan hingga selesainya pelayanan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Struktur Organisasi

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Penelusuran Perkara

Laporan Tahunan

Berita Terkini

Thumbnail Pengadilan Tinggi Palembang  mengadakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-73 di halaman...
More inBerita  

Video Profil Pengadilan Tinggi Palembang

Hak Pemohon Informasi

Ditulis oleh Pengadilan on . Posted in Prosedur Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

  • Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :
    1. Menghambat proses penegakan hukum;
    2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
    3. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
    4. Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
    5. Merugikan ketahanan Ekonomi nasional;
    6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
    7. Mengungkap rahasia pribadi;
    8. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
    9. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang;

Termasuk juga dalam kategori di atas antara lain :

    1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
    2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
    3. DP3 atau evaluasi kinerja infividu hakim atau pegawai;
    4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
    5. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporakn yang belum diketahui publik;
    6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
    7. Informasi yang dapat mengungkapkan identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu seperti :
      • Tindak pidana kesusilaan;
      • Tindak Pidana yang berhubungan dengan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
      • Tindak pidana yang menurut undan-undang tentang perlindungan saksi dan korban indentitas saksi dan korbannya harus dilindungi;
      • Tindak pidana yang menurut hukum dipersidangannya dilakukan secara tertutup;
      • Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;
      • Pengangkatan anak;
      • Wasiat; dan
      • Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
  • Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
  • Pastikan anda medapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran ke petugas informasi/PPID, bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
  • Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal : informasi yang diminta berlum dikasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
  • Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan pempinan badan publik adalah (Klik disini untuk melihat Biaya Permohonan Informasi)
  • Apabila Pemohon informasi tidak puas dengan keputusan badan Publik (misal : menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta). Maka pemohon informasi dapa mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan laninnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambt-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. (Klik disini untuk melihat prosedur keberatan)
  • Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada komisi informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh pemohon informasi publik.

Putusan Terbaru

Putusan Sindikasi