new.png

Slideshow Halaman Utama

Selamat Datang

Website ini ditampilkan ke publik pada dasarnya merupakan implementasi Mahkamah Agung RI yaitu "Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparansi Badan Peradilan" Menuju Visi Mahkamah Agun "Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung"

Selamat Datang

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Kunjungi

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

SIWAS adalah sebuah aplikasi untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Laporkan

Sistem Informasi Pengawasan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengadilan Tinggi Palembang telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pengguna layanan akan dilayani pada satu tempat dari awal mula pelayanan hingga selesainya pelayanan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Struktur Organisasi

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Penelusuran Perkara

Laporan Tahunan

Berita Terkini

Thumbnail Pengadilan Tinggi Palembang  mengadakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-73 di halaman...
More inBerita  

Video Profil Pengadilan Tinggi Palembang

Bahwa Tindakan Presiden Komisaris (Terdakwa) Yang Menanda Tangani "Mrnia Dan Akta Perdamaian" Dengan Menyerahkan Seluruh Asset Bank Modern Sebagai Jaminan Pembayaran Utangnya Kepada Negara/Bppn, Merupakan Tindakan Dalam Ruang Lingkup Perdata Adalah Tidak

Ditulis oleh Pengadilan on . Posted in Berita

Bahwa Tindakan Presiden Komisaris (Terdakwa) Yang Menanda Tangani "Mrnia Dan Akta Perdamaian" Dengan Menyerahkan Seluruh Asset Bank Modern Sebagai Jaminan Pembayaran Utangnya Kepada Negara/Bppn, Merupakan Tindakan Dalam Ruang Lingkup Perdata Adalah Tidak Dapat Menghilangkan/Menghapus "Sifat Melawan Hukumnya" Perbuatan Pidananya Penyalahgunaan Dana Blbi Yang Merugikan Keuangan Negara

1696_K_PID_2002.pdf

Putusan Terbaru

Putusan Sindikasi