MENGIKUTI PEMBINAAN BIDANG TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL OLEH PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI SECARA VIRTUAL
.jpeg)
.jpeg)
PT PALEMBANG. Jumat, 9 April 2021. Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Palembang, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. H.Kresna Menon, SH, MHum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Pramodana Kumara Kusumah Atmadja,SH, M.Hum, Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Sumarlina,SH, MH, Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang Reno Sugiarto,SH, MH menghadiri acara Undangan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI secara virtual yang dihadiri oleh seluruh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesa dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.
.jpeg)
.jpeg)
Dalam Pembinaannya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr. H. M. Syarifuddin, SH, MH menyampaikan 8 (delapan) hal penting yang perlu disampaikan sebagai berikut :
1. Mengenai penerapan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Perlu digaris bawahi bahwa Perma tersebut telah mengatur secara fleksibel terhadap persidangan secara elektronik. Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan persidangan secara elektronik dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2020, baik karena jabatannya, atau atas permintaan dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum, jika dalam perkara yang bersangkutan terdapat keadaan tertentu.
2. Mengingatkan kembali terkait dengan implementasi Perma 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masih ditemukan beberapa putusan tindak pidana korupsi terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3 yang tidak mengikuti ketentuan yang digariskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020.
3. Untuk menegaskan kembali bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 44 ayat (2) dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, bahwa pengajuan keberatan yang sebelumnya diajukan ke pengadilan negeri beralih menjadi ke pengadilan niaga dan tiga bulan sejak UU Cipta Kerja tersebut diundangkan, pengajuan keberatan harus sudah mulai didaftarkan di pengadilan niaga. Meskipun perubahan tersebutmengandung dampak besar bagi proses berperkara karena kita sampai dengan saat ini hanya memiliki 5 (lima) Pengadilan Niaga saja, namun karena itu adalah perintah undang-undang, kita harus siap untuk melaksanakannya.
4. Sebagai respon atas terbitnya UU Cipta Kerja, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Tenggang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
5. Mahkamah Agung telah menerbitkan EMA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah atau JanjiAdvokat.
6. Banyak keluhan yang datang dari para pihak yang berperkara karena putusan yang diucapkan oleh hakim tidak begitu jelas terdengar atau uraian pertimbangan yang diucapkan sulit untuk dipahami. Saya menghimbau agar setiap pengucapan putusan dilakukan dengan sejelas mungkin dan ketika akan membacakan amar putusan agar para hakim mengucapkannya dengan suara dan artikulasi yang bisa didengar jelas oleh para pihak, supaya tidak ada keraguan dari para pihak menyangkut isi putusan yang dijatuhkan. Terlebih lagi jika pengucapan putusan dilakukan secara virtual, maka hakim harus benar-benar memastikan bahwa para pihak dapat mendengarnya secara jelas.
7. Pada awal-awal tahun seperti ini biasanya proyek-proyek pengadaan dan pembangunan gedung sudah mulai dijalankan. Saya berpesan kepada para pimpinan pengadilan dan para pejabat peradilan lainnya untuk tidak sekali-kali bermain-main dengan anggaran proyek.
8. Mengingatkan kembali kepada para hakim dan aparatur peradilan agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik lembaga peradilan. Kita telah bekerja dengan keras untuk kemajuan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Jangan hanya karena perbuatan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab kemudian merusak semua upaya yang telah kita lakukan bersama.
Semua Pimpinan Mahkamah Agung RI memberikan paparannya secara bergantian diantaranya : Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI BIdang Yudisial Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH, MH, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Dr. H. Sunarto, SH, MH, Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahakamh Agung RI, Prof. D.r Takdir Rahmadi, SH, LLM.
Acara virtual berjalan lancar dengan melaksanakan protokol kesehatan. (Rilis/Editor/Foto: Aas/fatma/Angga)
Foto-foto kegiatan:
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Pengaduan Pelayanan Publik dapat dilakukan melalui nomor dibawah ini