Palembang, Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 1247/SEK/OT.01.2/5/2022 tanggal 20 Mei 2022, perihal Satker Yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan I TA 2022 Pada Aplikasi e-Monev Ver. 3 Berdasarkan  PP 39/2006

Yang ditujukan kepada Yth;
1. Sekretaris Pengadilan Militer Utama;
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, berikut surat dan lampiran.

SATKER YANG BELUM MELAKUKAN LPORAN TRI 1

Palembang, Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-159/PB.7/2022 tanggal 11 Mei 2022 hal Penyampaian Pengumuman hasil Uji Kompetensi JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan JF Pranata Keuangan APBN dalam rangka Kenaikan  Jenjang Jabatan Peride I Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan Daftar Nama Pemangku Jabatan Fungsional Perbendaharaan yang telah dinyatakan lulus sesuai hasil pelaksanaan uji kompetensi dimaksud, yang terinci sebagai berikut  :

Untuk lebih jelas, berikut suratnya:

Pengumuman Hasil Ukom JF Pranata Keuangan Stamp

Palembang, Menindaklanjuti Pengumuman Ketua Kamar Pembinaan No. 50/TuakaBin/IV/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Tawaran Beasiswa dari Southwest University of Political Science and law (SWUPL) & China-ASEAN Legal Research Center (CALC), disampaikan hal-hal sebagai berikut  :

Untuk lebih jelas, berikut suratnya:

Pendataan Hakim ASN

Palembang, Bersama ini kami sampaikan daftar nama peserta Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XVII Tahun 2022 yang dinyatakan lulus.

Untuk lebih lengkapnya berikut, berikut Nama – Nama peserta Hasil Seleksi Ujian Tertulis yang dinyatakan lulus

PENGUMUMAN HASIL_UJIAN TERTULIS AD HOC TIPIKOR_TAHAP XVII

Palembang, Sehubungan dengan himbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengenai penerapan kerja dari rumah sebagai bentuk respon atas situasi terkini, dengan ini disampaikan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan melalui mekanisme bekerja dari rumah/tempat tinggal telah diatur melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2020 beserta perubahannya, SEMA Nomor 9 Tahun 2020 dan Surat Edaran Sekretaris MA Nomor 1 Tahun 2021.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung:

Wfh Pasca_Cuti Bersama