Banner Atas PT Palembang

Isi SKM, SPAK dan Survei Harian

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Penelusuran Perkara

Laporan Tahunan

SATKER YANG BELUM MELAKUKAN PELAPORAN TRIWULAN I TA 2022 PADA APLIKASI E-MONEV VER. 3 BERDASARKAN PP 39/2006

MAHKAMAH AGUNG RI

 

Palembang, Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 1247/SEK/OT.01.2/5/2022 tanggal 20 Mei 2022, perihal Satker Yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan I TA 2022 Pada Aplikasi e-Monev Ver. 3 Berdasarkan  PP 39/2006

Yang ditujukan kepada Yth;
1. Sekretaris Pengadilan Militer Utama;
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama 
pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, berikut surat dan lampiran.

SATKER YANG BELUM MELAKUKAN LPORAN TRI 1

HASIL UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL (JF) PRANATA KEUANGAN APBN DALAM RANGKA KENAIKAN JENJANG JABATAN PERIODE I TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI

MAHKAMAH AGUNG RI

 

Palembang, Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-159/PB.7/2022 tanggal 11 Mei 2022 hal Penyampaian Pengumuman hasil Uji Kompetensi JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan JF Pranata Keuangan APBN dalam rangka Kenaikan  Jenjang Jabatan Peride I Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan Daftar Nama Pemangku Jabatan Fungsional Perbendaharaan yang telah dinyatakan lulus sesuai hasil pelaksanaan uji kompetensi dimaksud, yang terinci sebagai berikut  :

Untuk lebih jelas, berikut suratnya:

Pengumuman Hasil Ukom JF Pranata Keuangan Stamp

KERJA DARI RUMAH PASCA CUTI BERSAMA

MAHKAMAH AGUNG RI

 

Palembang, Sehubungan dengan himbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengenai penerapan kerja dari rumah sebagai bentuk respon atas situasi terkini, dengan ini disampaikan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan melalui mekanisme bekerja dari rumah/tempat tinggal telah diatur melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2020 beserta perubahannya, SEMA Nomor 9 Tahun 2020 dan Surat Edaran Sekretaris MA Nomor 1 Tahun 2021.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung:

Wfh Pasca_Cuti Bersama