Palembang - Berdasarkan surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI, Nomor: B/12/Bua.3/KU.04/03/2022 tanggal 1 Maret 2022, perihal Persiapan Implementasi Aplikasi PNBP Versi 2.0 Pada SIMARI

Yang ditujukan kepada Yth;
1. Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
3. Para Sekretaris Badan Mahkamah Agung RI;
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelas, berikut surat dan lampirannya:

 PERSIAPAN IMPLEMENTASI APLIKASI PNBP V 2

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan nomor 117/Bld/S/2/2022 tanggal 17 Februari 2022 hal Permohonan Pengisian Kuesioner, bersama ini kami minta seluruh Ketua Pengadilan Negeri untuk mengisi kuesioner terkait kebutuhan penyusunan Naskah Akademik Tahun Anggaran 2022 dengan topik “Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Hakim” melalui alamat URL berikut ini: https://bit.ly/KuisonerHakim. Batas waktu pengisian kuesioner tersebut selambat-lambatnya 28 Februari 2022.

untuk lebih jelas, berikut surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

 Surat Pengisian Kuesioner

Palembang - Berdasarkan surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: B/11/Bua.3/KU.04/02/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal, Undangan Sosialisasi Aplikasi PNBP Versi 2.0 Pada SIMARI.

Yang ditujukan kepada Yth:

1. Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
3. Para Sekretaris Badan Mahkamah Agung RI;
4. Para Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
5. Para Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelas, berikut surat dan lampirannya:

 Undangan Sosialisasi

Palembang - Sehubungan dengan penerbitan sertifikat yang digunakan pada fitur penandatanganan salinan putusan secara elektronik (e-sign) oleh Aplikasi e-Court dan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding (SIPP Banding) yang memiliki masa kadaluarsa selama 2 (dua) tahun, dengan ini kami sampaikan bahwa Panitera Pengadilan Tinggi dan Panitera Pengadilan Negeri yang telah memiliki serifikat elektronik sejak tahun 2020 agar segera melakukan reaktivasi sertifikat elektronik sehingga dapat kembali melakukan penandatanganan Salinan Putusan secara elektronik melalui fitur e-sign pada aplikasi e-Court maupun aplikasi SIPP Banding.

untuk lebih jelas, berikut surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

 Surat_Reaktivasi_TTTD_El (1)_sign

Palembang -Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 616/SEK/KS.00/2/2022 tanggal 21 Februari  2022 perihal,  Ralat Undangan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021.

Yang ditujukan kepada Yth:

1. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;

2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama

di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelas, berikut suratnya;

ralat undangan laptah