Palembang - Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun 2024 dan untuk mengukur capaian indikator kinerja terkait “Jumlah Satuan Kerja yang Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 'BB' ”,

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagaimana terlampir. 
 

Info selanjutnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Permintaan Penginputan Nilai AKIP Tahun 2023 pada Aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung.pdf

Palembang - Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan MA RI Tahun Anggaran 2024, Nomor: 39/SEK/PENG.KP1.1.6/XI/2024 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini :

Pengumuman Hasil SKD Pengadaan PNS MA TA 2024_sign.pdf

Palembang - Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 Mahkamah Agung RI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama ini disampaikan beberapa hal berikut;

Untuk lebih jelasnya silahkan klik tautan di bawah ini:

PUBLIKASI QR CODE SURVEI SPI_sign_241119_092700.pdf

Palembang - Berkenaan dengan Program Kerja Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024 akan mengadakan kegiatan Pemetaan  Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Untuk lebih jelasnya silahkan klik tautan di bawah ini:

Surat Pelaksanaan Pemetaan Pegawai di lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2024_sign.pdf

Undangan Pemetaan Pegawai Pelaksana di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya__sign.pdf

Lampiran 1 - Daftar Nama Peserta.pdf

Lampiran 2 - Pembagian Peserta Berdasarkan Sesi.pdf

Lampiran 3 - Susunan Acara Pembukaan.pdf

Lampiran 4 - Panduan Penggunaan Aplikasi Assessment Center Online.pdf

Palembang - Sehubungan dengan ditemukan pesan whatsapp yang beredar ditujukan kepada masyarakat yang mengatasnamakan Pimpinan Mahkamah Agung, yaitu Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Agama dan Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung, baik secara kedinasan maupun Pribadi.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung