new.png

Struktur Organisasi

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Penelusuran Perkara

Laporan Tahunan

PERMINTAAN DATA ADMIN INSTANSI UNTUK SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN)

PERMINTAAN DATA ADMIN INSTANSI UNTUK SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN)

Jakarta-Humas, Jakarta-Humas, Rabu, 24 Juni 2020. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 968/SEK/HM.02.3/6/2020. Tanggal 22 Juni 2020. Tentang Permintaan Data Admin Instansi untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN)

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 2. Kepala Pengadilan Militer Utama. 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. di Seluruh Indonesia.

Dan Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 510/SEK/HM.02.3/4/2019. Tanggal 16 April 2019. Tentang Updating Permintaan Data Admin Instansi dan Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN)

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 2. Kepala Pengadilan Militer Utama. 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 Empat Lingkungan Peradilan. 4. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 Empat Lingkungan Peradilan.di Seluruh Indonesia. (ds/rs)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Surat dan Lampirannya, sebagai berikut :

upload web permintaa data admin Instansi untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik.pdf 

PERPANJANGAN SURVEY IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PERPANJANGAN SURVEY IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Jakarta-Humas, Jum’at, 5 Juni 2020. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 906 /SEK/OT.01.1/6/2020. Tentang Perpanjangan Survey Implementasi Budaya Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung. 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung. 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. 5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. 7. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia. 8. Para Kepala Biro Badan Urusan Administrasi. 9. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia. (ds/ah)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Suratnya, sebagai berikut :

  Perpanjangan Survei Implementasi Budaya Kerja MA.pdf 

PTSP PT Palembang

fade

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

fade