new.png

Peraturan & Kebijakan

portfolio

Peraturan & Kebijakan

Berisikan Menu Tentang Peraturan-Peraturan dan Kebijakan-Kebijakan, Baik dari Mahkamah Agung RI Maupun Peraturan Yang Berlaku Di Pengadilan.

Struktur Organisasi

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Penelusuran Perkara

Laporan Tahunan

SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 6 TAHUN 2019. TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA / WAJIB LHKPN (PN/WL) DI LUNGKUNGAN MAHHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

Jakarta-Humas, Kamis, 18 April 2019. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2019. Tertanggal 16 April 2019. Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Hakim Agung RI. 2. Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. 3. Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. 4. Pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Mahkamah Agung RI. 5. Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. 6. Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Mahkamah Agung RI. 7. Bendahara di Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding. (ds/rs)

SE SEKMANo_6_2019.pdf